Browsing A - Law by Title
Now showing items 159-178 of 208
-
PERLINDUNGAN MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS BAGI PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH SEBAGAI STRATEGI PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN DI IBUKOTA NEGARA
(2022-04-04)Sektor industri dan perdagangan diharapkan dapat menjadi penopang utama pembangunan dan sebagai penggerak perekonomian daerah maupun nasional. Pembangunan sektor industri harus dipacu untuk menjadi penopang pembangunan ... -
Perlindungan Pesut Mahakam Melalui Konservasi Habitat di Kabupaten Kutai Kartanegara
(Substantive Justice International Journal of Law, 2021)Keberadaan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistem menjadi kewenangan untuk menjaga, memelihara dan melindungai dari tindakan yang tidak betanggung jawab yang dapat menimbulkan keruskan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TELEGRAM TERHADAP UNGGAHAN FILM BAJAKAN MELALUI PUBLIC CHANNEL
(2021-11-02)Telegram is a form of an electronic system operator who is responsible for the operation of the electronic system. The research approach is carried out using a doctrinal approach that contains a normative character which ... -
Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Sektor Badan Usaha Milik Negara ( Kajian Putusan No 121 K Pid.Sud Tahun 2020)
(MAHUPIKI, 2022-04-30)State-Owned Enterprises are legal entities created by the Government using funds taken from the State Revenue Budget (APBN) as a form of state effort to meet the needs and benefits of the Indonesian people, but in carrying ... -
Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Di Sektor Badan Usaha Milik Negara
(Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 2022)State-Owned Enterprises are legal entities created by the Government using funds taken from the State Revenue Budget (APBN) as a form of state effort to meet the needs and benefits of the Indonesian people, but in carrying ... -
Pertanggungjawbaan Pidana Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Aparatur Sipil Negara
(Fakultas Hukum UIN ALAUDDIN Makassar, 2022-06-12)Aparatur sipil negara merupakan aktor yang paling banyak terjerat kasuskorupsi sepanjang semester pertama tahun 2021. Dengan statusnya sebagai aparatur sipil negara, termasuk diantaranya profesi ... -
Perwali Pengaturan Manajemen dan Rekayasa Penggunaan Jaringan Jalan Dan Lalu Lintas Pada Jaringan Jalan Daerah
(Pemerintah Kota Bontang, 2021) -
Political ecologies of the post-mining landscape: Activism, resistance, and legal strunggles over Kalimantan's coal mines,
(Energy Research & Social Science, 2020-07) -
Politik Hukum Pidana Nasional Sebagai Respon Terhadap Kejahatan yang memicu peningkatan CO2; Analisis Dari Sudut Pandang Ius Constituendum
(FH Universitas Balikpapan, 2021-01)Tujuan penulisan ini ditujukan untuk menjawab dua hal, pertama respon politik hukum pidana Indonesia terhadap perbuatan sebagai kontributor buangan CO2 sebagai kejahatan, penulis akan menganalisis berbagai kebijakan ... -
POTENSI DAN TARIF RETRIBUSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA BONTANG
(Pemerintah Kota Bontang, 2022-12-27)Penanganan persampahan/kebersihan di Kota Bontang baik dipandang dari segi sumber dan jenis sampahnya dapat menjadi potensi retribusi sepanjang pemerintah daerah Kota Bontang menyediakan jasa/pelayanan terhadap penanganannya. ... -
Preventive Regulations to Remove Environmental Damage to Mangrove Ecosystem in East Kalimantan, Indonesia
(INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN LAW, ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES FAKULTAS HUKUM UNIVERISTAS PANCA BHAKTI, 2019-06)Mangrove was an important resource in maintaining coastal ecosystem sustainability, as part of the coastal and river basin integral management. Quality criteria were put in mangrove ecosystem deterioration as a protection ... -
REALITA KEWENANGAN OTORITA IKN DENGAN POTENSI PERDAGANGAN PENGARUH
(ON PROCESS, 2022-07-24) -
Refleksi Maulid Nabi dan Semangat Membangun Bangsa
(Radar Sulbar, 2022-10-31) -
REFLESI HARI ANAK NASIONAL: SUDAH AMANKAH ANAK ETAM?
(PENERBIT RACIKATA, 2021-03-01) -
REKONSTRUKSI BASIS PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERISTIWA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SEKTOR SUMBER DAYA ALAM
(Jurnal De Jure, 2020-04)Tujuan dari penulisan ini untuk menguji dua hal, pertama, bagaimana menentukan basis perhitungan kerugian negara dalam peristiwa tindak pidana korupsi pada sektor sumber daya alam. Kedua, apakah tindakan perusakan dan ... -
Rekonstruksi Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum
(Fakultas Hukum UNMUL, 2021-09-22)Lembaga OJK telah mengeluarkan regulasi mendirikan kegiatan pelayanan Fintech (Finansial Technology). Dari data yang dikeluarkan OJK sampai bulan Juli, masih ada pinjol yang belum terdaftar di OJK tapi masih menjalankan ... -
REKONSTRUKSI PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM
(2021-09-27) -
Rekonstruksi Pinjaman Online dalam Sistem Hukum Indonesia
(2022-04-18)Pesatnya teknologi informasi di era globalisasi saat ini telah membawa perubahan yang sangat fundamental terhadap pola kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan. Perubahan pola kehidupan tersebut kini terjadi di semua ... -
Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas 2022
(2022-12)