Browsing A - Law by Title
Now showing items 169-188 of 208
-
POTENSI DAN TARIF RETRIBUSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA BONTANG
(Pemerintah Kota Bontang, 2022-12-27)Penanganan persampahan/kebersihan di Kota Bontang baik dipandang dari segi sumber dan jenis sampahnya dapat menjadi potensi retribusi sepanjang pemerintah daerah Kota Bontang menyediakan jasa/pelayanan terhadap penanganannya. ... -
Preventive Regulations to Remove Environmental Damage to Mangrove Ecosystem in East Kalimantan, Indonesia
(INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN LAW, ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES FAKULTAS HUKUM UNIVERISTAS PANCA BHAKTI, 2019-06)Mangrove was an important resource in maintaining coastal ecosystem sustainability, as part of the coastal and river basin integral management. Quality criteria were put in mangrove ecosystem deterioration as a protection ... -
REALITA KEWENANGAN OTORITA IKN DENGAN POTENSI PERDAGANGAN PENGARUH
(ON PROCESS, 2022-07-24) -
Refleksi Maulid Nabi dan Semangat Membangun Bangsa
(Radar Sulbar, 2022-10-31) -
REFLESI HARI ANAK NASIONAL: SUDAH AMANKAH ANAK ETAM?
(PENERBIT RACIKATA, 2021-03-01) -
REKONSTRUKSI BASIS PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERISTIWA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SEKTOR SUMBER DAYA ALAM
(Jurnal De Jure, 2020-04)Tujuan dari penulisan ini untuk menguji dua hal, pertama, bagaimana menentukan basis perhitungan kerugian negara dalam peristiwa tindak pidana korupsi pada sektor sumber daya alam. Kedua, apakah tindakan perusakan dan ... -
Rekonstruksi Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum
(Fakultas Hukum UNMUL, 2021-09-22)Lembaga OJK telah mengeluarkan regulasi mendirikan kegiatan pelayanan Fintech (Finansial Technology). Dari data yang dikeluarkan OJK sampai bulan Juli, masih ada pinjol yang belum terdaftar di OJK tapi masih menjalankan ... -
REKONSTRUKSI PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM
(2021-09-27) -
Rekonstruksi Pinjaman Online dalam Sistem Hukum Indonesia
(2022-04-18)Pesatnya teknologi informasi di era globalisasi saat ini telah membawa perubahan yang sangat fundamental terhadap pola kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan. Perubahan pola kehidupan tersebut kini terjadi di semua ... -
Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas 2022
(2022-12) -
Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan yang Telah diberi Sanksi Adat
(Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2019-06)Proses penyelesaian pelanggaran hukum adat, dengan diberikan sanksi adat oleh lembaga adat, dibenarkan sebagai bentuk perwujudan keberadaan dan pengakuan hukum adat yang masih ada dan tumbuh dalam masyarakat di Indonesi ... -
Rethinking the Applicability of Emission Trading System in ASEAN: Lesson from the European Emission Trading System
(Borneo Law Review, 2020-12)Carbon trading is a universal problem that can be practiced in every country, including in a region such as the European Union. The European Union is the only regional organization that participate as a party to the ... -
Risk Distribution In Coal Mining; Figthing For Envirinmental Justice in East Kalimantan, Indonesia
(ATLANTIS PRESS, 2022-04) -
Runtuhnya Kebebasan Akademik dan Catatan Solidaritas
(2021-09-04) -
Sanksi Kepada Amerika Serikat Atas Tindakan Unilateralnya Terhadap Suriah Dengan Alasan Penggunaan Senjata Kimia
(Risalah Hukum, 2021-12-01)Amerika Serikat, Inggris dan juga Perancis melakukan tindakan unilateral berupa menembakkan rudal ke negara Suriah dengan alasan penggunaan senjata kimia yang dilakukan oleh pemerintah Suriah terhadap rakyatnya sendiri. ... -
Seeing Indonesia from East Kalimantan: Coal Extractivism, Social Vulnerability, and Ecological Justice
(Etudes Sud-Est Asiantiques (EuroSEAS), Mining in Indonesia: Present and Future Challenges, 2022-06-28)Since the colonial period, the island of Kalimantan has been seen as a "wild" and "underdeveloped" area that must be opened and promoted through development with economic growth, primarily through extractivism, such as ... -
seleksi uji kelayakan direksi komisaris/dewan pengawas BUMD kota bontang
(ULS P2MKT Univ.mulawarman, 2021-09-10)Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang ...