Browsing A - Law by Title
Now showing items 166-185 of 208
-
Perwali Pengaturan Manajemen dan Rekayasa Penggunaan Jaringan Jalan Dan Lalu Lintas Pada Jaringan Jalan Daerah
(Pemerintah Kota Bontang, 2021) -
Political ecologies of the post-mining landscape: Activism, resistance, and legal strunggles over Kalimantan's coal mines,
(Energy Research & Social Science, 2020-07) -
Politik Hukum Pidana Nasional Sebagai Respon Terhadap Kejahatan yang memicu peningkatan CO2; Analisis Dari Sudut Pandang Ius Constituendum
(FH Universitas Balikpapan, 2021-01)Tujuan penulisan ini ditujukan untuk menjawab dua hal, pertama respon politik hukum pidana Indonesia terhadap perbuatan sebagai kontributor buangan CO2 sebagai kejahatan, penulis akan menganalisis berbagai kebijakan ... -
POTENSI DAN TARIF RETRIBUSI PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KOTA BONTANG
(Pemerintah Kota Bontang, 2022-12-27)Penanganan persampahan/kebersihan di Kota Bontang baik dipandang dari segi sumber dan jenis sampahnya dapat menjadi potensi retribusi sepanjang pemerintah daerah Kota Bontang menyediakan jasa/pelayanan terhadap penanganannya. ... -
Preventive Regulations to Remove Environmental Damage to Mangrove Ecosystem in East Kalimantan, Indonesia
(INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN LAW, ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES FAKULTAS HUKUM UNIVERISTAS PANCA BHAKTI, 2019-06)Mangrove was an important resource in maintaining coastal ecosystem sustainability, as part of the coastal and river basin integral management. Quality criteria were put in mangrove ecosystem deterioration as a protection ... -
REALITA KEWENANGAN OTORITA IKN DENGAN POTENSI PERDAGANGAN PENGARUH
(ON PROCESS, 2022-07-24) -
Refleksi Maulid Nabi dan Semangat Membangun Bangsa
(Radar Sulbar, 2022-10-31) -
REFLESI HARI ANAK NASIONAL: SUDAH AMANKAH ANAK ETAM?
(PENERBIT RACIKATA, 2021-03-01) -
REKONSTRUKSI BASIS PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERISTIWA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SEKTOR SUMBER DAYA ALAM
(Jurnal De Jure, 2020-04)Tujuan dari penulisan ini untuk menguji dua hal, pertama, bagaimana menentukan basis perhitungan kerugian negara dalam peristiwa tindak pidana korupsi pada sektor sumber daya alam. Kedua, apakah tindakan perusakan dan ... -
Rekonstruksi Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum
(Fakultas Hukum UNMUL, 2021-09-22)Lembaga OJK telah mengeluarkan regulasi mendirikan kegiatan pelayanan Fintech (Finansial Technology). Dari data yang dikeluarkan OJK sampai bulan Juli, masih ada pinjol yang belum terdaftar di OJK tapi masih menjalankan ... -
REKONSTRUKSI PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM
(2021-09-27) -
Rekonstruksi Pinjaman Online dalam Sistem Hukum Indonesia
(2022-04-18)Pesatnya teknologi informasi di era globalisasi saat ini telah membawa perubahan yang sangat fundamental terhadap pola kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan. Perubahan pola kehidupan tersebut kini terjadi di semua ... -
Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas 2022
(2022-12) -
Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan yang Telah diberi Sanksi Adat
(Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 2019-06)Proses penyelesaian pelanggaran hukum adat, dengan diberikan sanksi adat oleh lembaga adat, dibenarkan sebagai bentuk perwujudan keberadaan dan pengakuan hukum adat yang masih ada dan tumbuh dalam masyarakat di Indonesi ... -
Rethinking the Applicability of Emission Trading System in ASEAN: Lesson from the European Emission Trading System
(Borneo Law Review, 2020-12)Carbon trading is a universal problem that can be practiced in every country, including in a region such as the European Union. The European Union is the only regional organization that participate as a party to the ... -
Risk Distribution In Coal Mining; Figthing For Envirinmental Justice in East Kalimantan, Indonesia
(ATLANTIS PRESS, 2022-04) -
Runtuhnya Kebebasan Akademik dan Catatan Solidaritas
(2021-09-04)