A - Law: Recent submissions
Now showing items 101-120 of 207
-
The Existence of Polluter Pays Priciple in Indonesia Environmental Law
(Mimbar Hukum, 2009-02)Polluter- Pays Principle (PPP) was initially known as economic instrument to maintain the balance between natural resources exploitation and economic activities. In its further development, PPP was defined as basic ... -
Kendala Pendaftaran Hak Mrek Pada Para Pelaku Usaha UMKM
(BPFH UNNES, 2021-05-01)Penulisan hukum ini membahas mengenai masih lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM mengenai proses pendaftaran merek. sehingga sampe saat ini masih terdapat pemilik ... -
REFLESI HARI ANAK NASIONAL: SUDAH AMANKAH ANAK ETAM?
(PENERBIT RACIKATA, 2021-03-01) -
Godaan Masa Jabatan
(Kaltim Post, 2022-03-25)Lantas apa motif dan kepentingan dari isu penundaan Pemilu 2024 ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk perpanjangan masa jabatan Presiden. Sepertinya para elit politik yang berada dalam lingkar kekuasaan, tidak pernah ... -
Melawan Dari Mahakam, Catatan Kesaksian Aksi Kamisan KalTIM ( ditulis oleh Kawan-Kawan Kamisan Kaltim)
(Kawan-Kawan Kamisan KalTim (Rumah Pustaka cv. Rumah Pustaka Cirebon - Jawa Barat, 2021-03-01) -
Penerapan Asas Primum Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup
(Journal SASI Univ Pattimura, 2021-07)Asas primum remedium menekankan pada penerapan Pasal 84 Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang perbuatan tidak perlu dibuktikan, sudah jelas melakukan tindak pidana ... -
Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam
(Journal of Islamic Law Studies, 2021-05)Sistem hukum merupakan suatu aturan yang dapat mengatur kehidupan bermasyarakat di suatu negara. Di dunia ada tiga sistem hukum yang berlaku yaitu Eropa Kontinental, Anglo Saxon dan Hukum Islam. Demikian pula di Indonesia, ... -
Politik Hukum Pidana Nasional Sebagai Respon Terhadap Kejahatan yang memicu peningkatan CO2; Analisis Dari Sudut Pandang Ius Constituendum
(FH Universitas Balikpapan, 2021-01)Tujuan penulisan ini ditujukan untuk menjawab dua hal, pertama respon politik hukum pidana Indonesia terhadap perbuatan sebagai kontributor buangan CO2 sebagai kejahatan, penulis akan menganalisis berbagai kebijakan ... -
PENELITIAN FENOMENA TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DITENGAH MASYARAKAT
(Fakultas Hukum UNMUL, 2021-10-06) -
PERJALANAN REFORMA AGRARIA BAGIAN DARI AMANAH KONSTITUSI NEGARA
(FH Unpar, 2021-05-05) -
Jurnal (Penataan Kewenagan MPR Telaah Sistem Hukum
(Jurnal Amanna Gappa, 2021-03-01) -
Penerapan Asas The Binding Persuasive of Precedent Terhadap Pidana Di Bawah Ketentuan Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika
(Risalah Hukum, 2021-12-30)Tindak pidana narkotika termasuk pidana diluar KUHP yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan didalamnya mengatur ketentuan pidana minimum khusus. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ... -
Penelitian tentang Tingginya Fenomena Angka Perceraian di Tengah Masyarakat dengan Lokasi Samarinda, Balikpapan dan Tenggarong
(-, 2021-10-06)Tingginya angka perceraian akan menimbulkan dampak dalam kehidupan bermasyarakat dan berdampak pada ketahanan keluarga. -
Naskah Akademik Tata Kelola Perkebunan di Kabupaten Tana Tidung
(ULS PPID UNMUL, 2021-11-15) -
penyusunan peraturan walikota bontang tentang tata cara pelaksanaan sanksi administrasi terkait pembangunan dan penyelenggaraan terminal
(2021-07-23)dalam penyusunan perwali ini menitik beratkan pada tata laksana bagi sanksi administrasi terkait pembangunan dan penyelenggaraan terminaloleh badan usaha atau swasta yang tidak memiliki izin -
Naskah Akademik dan Raperda Inovasi Kota Bontang
(Badan Perencanaan, penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kota Bontang, 2021-08-16)Pemerintah Kota Bontang menginisiasi Inovasi dan mendorong peran pemerintah untuk membangun dan menyelenggarakan Inovasi di Daerah -
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Kangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026
(2021-04-16)Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam suatu pembangunan ... -
Kajian Penyusunan dan Perancangan Peraturan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu tentang Tata Tertib, Kode Etik dan Tata Beracara badan Kehormatan
(-, 2021-03-24)DPRD adalah salah satu lembaga penyelenggara pemerintahan daerah, selain Pemerintah Daerah. Hal sebagaimana didasarkan pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti dari UU Nomor 32 Tahun 2004 ... -
Naskah akademik penanggulangan Kemiskinan Kota Bontang
(2021-03-26)Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia sehingga mempengaruhi kualitas hidup manusia. Kemiskinan suatu masyarakat/negara dapat dilihat dari beberapa faktor yang saling berkaitan ...