Browsing Faculty of Law Book's by Title
Now showing items 107-118 of 118
-
Peraturan Kriteria Baku Kerusakan Ekosistem Gambut
(CV. Pustaka Abadi, 2018-05-21)Instrumen pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup, salah satunya kriteria baku kerusakan ekosistem gambut yang diatur dalam Pasal 21 ayat 3 huruf f Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan ... -
PERCA: Antologi Esai Perempuan Kaltim
(Borneo's Women Community, 2010)Salah satunya yang lebih penting adalah bagaimana empowerment perempuan dilakukan melalui sektor pendidikan. Pendidikan yang dimaksudkan di sini tidak hanya dengan sekolah secara formal atau memiliki ijazah saja, namun ... -
PEREMPUAN DALAM PUSARAN HUKUM DAN ADAT: REFLEKSI DARURAT KS DI INDONESIA
(RAJAWALI PERS, 2021-03-01) -
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA LINGKUNGAN BAGI PELAKU PENCEMARAN SUNGAI
(CV. Muhammad Fahmi Al Azizy, 2022-08-24)Tanggung jawab keperdataan korporasi atas pencemaran sungai Segah di Kabupaten Berau, menjadi sarana bagi pelaku usaha (perusahan) untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat terdampak akibat pencemaran Sungai Segah. ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA LINGKUNGAN BAGI PELAKU PENCEMARAN SUNGAI
(CV. Muhammad Fahmi Al Azizy, 2023-01-01) -
Politik Tanpa Korupsi
(CV. Rumah Pustaka, 2021-09-11) -
REFLEKSI HARI ANAK NASIONAL: SUDAH AMANKAH ANAK ETAM?
(PENERBIT RACIKATA, 2021-03-01) -
REFLEKSI HARI ANAK NASIONAL: SUDAH AMANKAH ANAK ETMA
(PENERBIT RACIKATA, 2021-03-01) -
Senjata Kata-Kata-Puisi-Pusisi Aksi Kamisan Kaltim
(IA Publisher, Lamongan Jawa Timur, 2020-07-01)Buku ini merupakan kumpulan puisi yang dipersembahkan untuk korban anak-anak yang tenggelam di lubang tambang, para korban kejahatan kemanusiaan, para pencari keadilan. Para penulis terdiri dari akademisi, mahasiswa, ... -
Sistem Perizinan Berusaha dan Non Perizinan di Kalimantan Timur
(Pustaka Ilmu, 2021-07-01)Era perizinan sebelum diberlakukannya perizinan berusaha, pelaku usaha dan warga masayarakat, akibat proses izin yang panjang, lama, berbelit-belit, beban biaya tinggi, dikarenakan proses yang tidak mengedepankan transparansi. ... -
Standar Norma Pengaturan Hak Atas Tanah dan Sumber Daya Alam_KOMNAS HAM RI
(Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), 2020-11)Standar Norma Pengaturan Hak Asasi Manusia Ata Tanah dan Sumber Daya Alam, disusun sebagai pedoman bagi pengambil kebijakan dan aparat penegak hukum