Search
Now showing items 1-10 of 47
Program Sosialisasi Di Desa Sebuntal RT 7 Kecamatan Marangkayu Kab. Kukar. Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Bantuan Hukum
(2021-12-05)
Indonesia merupakan negara hukum, dalam prinsipnya Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum, maka Negara harus hadir memenuhi Pemberian Bantuan Hukum bagi setiap ...
Program Sosialisasi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Di Kelurahan Tanjung Harapan Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara
(2021-06-28)
Indonesia merupakan negara hukum, dalam prinsipnya Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum, maka Negara harus hadir memenuhi Pemberian Bantuan Hukum bagi setiap ...
Program Sosialisasi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat di JL. Yos Sudarso I Gg Duraian Desa Sangata Utara Kab. Kutai Timur
(2021-12-04)
Indonesia merupakan negara hukum, dalam prinsipnya Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum, maka Negara harus hadir memenuhi Pemberian Bantuan Hukum bagi setiap ...
Sosialisasi Perda Provinsi Kaltim No. 5 tahun 2019 di Kelurahan Tanjung Laut Bontang Selatan
(2021-06-05)
Indonesia merupakan negara hukum, dalam prinsipnya Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum, maka Negara harus hadir memenuhi Pemberian Bantuan Hukum bagi setiap ...
Program Sosialisasi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Pada Masyarakat di Jl Zamrud RT 53 Lembah Ujung Kelurahan Berbas Tengah Kota Bontang
(2021-06-26)
Indonesia merupakan negara hukum, dalam prinsipnya Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum, maka Negara harus hadir memenuhi Pemberian Bantuan Hukum bagi setiap ...
Program Sosialisasi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Di Jl. Pelabuhan RT 13 Kelurahan Tanjung Laut Indah Kec. Bontang Selatan
(2021-10-15)
Indonesia merupakan negara hukum, dalam prinsipnya Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum, maka Negara harus hadir memenuhi Pemberian Bantuan Hukum bagi setiap ...
Paparan dalam Diskusi Riset Memperkuat Kerangka Hukum Mekanisme Anti SLAPP di Indonesia
(2021-06-08)
Kerangka Huku Anti SLAPP termuat dalam Pasal 66 UU 32 Tahun 2009
Narasumber Launching dan Diskusi Laporan Penanganan Kasus-kasus Lingkungan Hidup di Indonesia
(2021-08-31)
Persoalan lingkungan merupakan isu yang krusial yang berdampak bagi kehidupan
masyarakat sepanjang waktu. Tetapi, persoalan ini terus-menerus diabaikan pemerintah.
YLBHI-LBH telah menangani kasus-kasus lingkungan hidup ...
Narasumber Webinar “Perjuangan Perempuan Adat terhadap Ancaman Pembangunan dan Konsensi Skala Besar ”
(2021-11-20)
Perjuangan Perempuan Adat dalam mempertahankan wilayah adat dari
pembangunan dan konsensi skala besar, sering kali mengalami diskriminasi, intimidasi
maupun kriminalisasi sehingga menganggu psikologis Perempuan Adat ...