Show simple item record

dc.contributor.authorDr. Siti Kotijah, S.H., M.H. Agustina Wati, S.H., M.H. Ine Ventyrina, S.H., M.H.
dc.date.accessioned2024-03-29T11:02:07Z
dc.date.available2024-03-29T11:02:07Z
dc.date.issued2023-01-31
dc.identifier.urihttp://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/57219
dc.descriptionLahirnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menjadi dasar berpijak bagi badan/pejabat pemerintah dalam melakukan tindakan diskresi. Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan, keputusan dan/atau tindakan itu ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan, tujuannya untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, diskresi dilakukan dalam hal peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.en_US
dc.description.abstractLahirnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menjadi dasar berpijak bagi badan/pejabat pemerintah dalam melakukan tindakan diskresi. Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan, keputusan dan/atau tindakan itu ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan, tujuannya untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, diskresi dilakukan dalam hal peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.en_US
dc.publisherMulawarman University Pressen_US
dc.subjectKEKUASAAN DISKRESI PEMERINTAHAN PASCA UU CIPTA KERJAen_US
dc.titlePENGANTAR KEKUASAAN DISKRESI PEMERINTAHAN PASCA UU CIPTA KERJAen_US
dc.typeBooken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record