PENGANTAR KEKUASAAN DISKRESI PEMERINTAHAN PASCA UU CIPTA KERJA

Abstract

Lahirnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menjadi dasar berpijak bagi badan/pejabat pemerintah dalam melakukan tindakan diskresi. Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan, keputusan dan/atau tindakan itu ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan, tujuannya untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, diskresi dilakukan dalam hal peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.