Respon Cina Terhadap Uyghur Human Right Policy Act Amerika Serikat Tahun 2022

Abstract

Respon Cina Terhadap Uyghur Human Rights Policy Act Amerika Serikat Tahun 2020

Muhammad Jihad Saputra, Aisyah, Arif Wicaksa Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences of Mulawarman University Email: jihadsaputra4@gmail.com aisyah.aisyah@fisip.unmul.ac.id arif.wicaksa@fisip.unmul.ac.id

Submitted: date month year; accepted: (leave in blank)

ABSTRACT In 2020, the United States passed the Uyghur Human Rights Policy Act (UHRPA) which aims to protect the Uyghurs, a minority group in China's Xinjiang Province who are believed to have suffered various forms of human rights abuses from Chinese authorities. The UHRPA contains sanctions against individuals and foreign entities responsible for these human rights violations and requires various reports on the topic. Sanctions include blocking of property, and blocking of visas on individuals and groups identified as being involved. China, which felt the negative impact of the UHRPA, then strongly denied accusations by the United States regarding the issue of human rights violations against the Uyghur community through a press conference and published a document explaining the distribution of training, education and welfare as workers for Uyghurs in Xinjiang. China even imposing retaliatory sanctions on US companies and officials who contributed greatly to accusations against China for human rights violations in Xinjiang against Uyghurs. Keywords: Response, China, UHRPA, United States of America ABSTRAK Pada tahun 2020, pemerintah Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Kebijakan Hak Asasi Manusia Uyghur (UHRPA) yang bertujuan untuk melindungi Uyghur, kelompok minoritas di Provinsi Xinjiang Tiongkok yang diyakini telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dari otoritas Tiongkok. UHRPA berisi sanksi terhadap individu dan entitas asing yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia ini dan memerlukan berbagai laporan tentang topik tersebut. Sanksi termasuk pemblokiran properti dan pemblokiran visa pada individu dan kelompok yang diidentifikasi terlibat. Cina yang merasakan dampak negatif UHRPA kemudian membantah keras tudingan pemerintah Amerika Serikat terkait isu pelanggaran HAM terhadap masyarakat Uyghur melalui konferensi pers dan menerbitkan dokumen yang menjelaskan distribusi pelatihan, pendidikan dan kesejahteraan sebagai pekerja. untuk Uyghur di Xinjiang. Cina bahkan merespon kebijakan UHRPA yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dengan menjatuhkan sanksi pembalasan kepada perusahaan dan pejabat AS yang berkontribusi besar terhadap tuduhan terhadap Cina atas pelanggaran HAM di Xinjiang terhadap Uyghur.