Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Perusahaan Swasta

Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/58387

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.author	Kotijah, Siti	-
dc.date.accessioned	2025-02-24T09:23:07Z	-
dc.date.available	2025-02-24T09:23:07Z	-
dc.date.issued	2025-02	-
dc.identifier.isbn	978-623-509-315-4	-
dc.identifier.uri	http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/58387	-
dc.description	jaminan sosial merupakan hak dasar yang dijamin oleh negara bagi setiap orang, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Negara hadir untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan untuk mendapatkan sejahteraan. Jaminan sosial dijamin secara universal diatur Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952, yang menempatkan negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001, menugaskan presiden untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.	en_US
dc.publisher	Pustaka Ilmu	en_US
dc.title	Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Perusahaan Swasta	en_US
dc.type	Book	en_US
Appears in Collections:	J - Law

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
Buku Jaminan Kehilangan Pekerjaan -2025_removed.pdf	Jaminan sosial merupakan hak dasar yang dijamin oleh negara bagi setiap orang, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Negara hadir untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan untuk mendapatkan sejahteraan. Jaminan sosial dijamin secara universal diatur Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1948 dan ditegaskan Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952, yang menempatkan negara untuk memberikan perlindungan minimum kepada setiap tenaga kerja. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam TAP Nomor X/MPR/2001, menugaskan presiden untuk membentuk sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh dan terpadu.	1.53 MB	Adobe PDF	View/Open

DSpace JSPUI