REKONSTRUKSI BASIS PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA DALAM PERISTIWA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SEKTOR SUMBER DAYA ALAM

Abstract

Tujuan dari penulisan ini untuk menguji dua hal, pertama, bagaimana menentukan basis perhitungan kerugian negara dalam peristiwa tindak pidana korupsi pada sektor sumber daya alam. Kedua, apakah tindakan perusakan dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya nilai ekonomi lingkungan dapat menjadi dasar perluasan makna kerugian negara. Konstitusi menegasikan bahwa kekayaan sumber daya alam dikuasai oleh negara. Hak konstitusional ini bermakna bahwa negara memiliki otoritas dalam penguasaan kekayaan negara. Penguasaan negara atas sumber daya alam terkonfirmasi melalui kewenangan mengatur, mendistribusikan, sekaligus menjaga penggunaannya agar bermanfaat bagi kesehateraan rakyat. Namun demikian, negara memiliki kelemahan dari sisi penguasaan secara efektif oleh karena tidak mampu menjaga lingkungan dari tindakan para perusak dan pencemar. Bukan itu saja, pengguna sumber daya alam bersama oknum penyelenggara negara melakukan korupsi di berbagai sektor sumber daya alam. Kerugian negara berdasarkan nilai kewajiban finansial menurut izin atau hubungan kontrak tidak mampu meniadakan kelemahan negara dalam menjaga kekayaan bersama. Perluasan makna kerugian negara dengan mempertimbangkan basis perhitungan atas berkurangnya atau hilangnya nilai ekonomi lingkungan merupakan pilihan untuk menghindari beban ganda yaitu hilangnya pendapatan negara dan bertambahnya beban publik yang disebabkan rusaknya sumber-sumber kehidupan mata pencaharian.

Kata Kunci: Kerugian Negara, Korupsi, Nilai Ekonomi Lingkungan, Rekonstruksi Hukum