Browsing A - Law by Title
Now showing items 131-150 of 207
-
Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berdampak Lingkungan Dalam Hubungan Antar Bangsa
(Jurnal Magister Hukum Perspektif, Program Pasca Sarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Wisnuwardhana, 2011-10-01)"Kalimantan Timur merupakan provinsi terkaya ke-3 di Indonesia yang mempunyai banyak kekayaan alam sumber daya alam berupa: hutan, perkebunan, minyak, tambang, laut, keanekaragaman hayati, dan lain-lain. Dalam perkembangannya ... -
Penggunaan Certified Emission Reductions Sebagai Bukti Objek Transaksi Carbon Crediting
(Jurnal De Jure, 2020-10)Indonesia ikut serta dalam skema jual-beli karbon sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Karbon merupakan benda tidak berwujud yang diperjualbelikan berdasarkan pada perjanjian. Penelitian ini diajukan untuk menjawab ... -
Penyediaan, Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan
(-, 2021-12-06)Pentingnya kesimbangan dalam membangun perumahan dengan ketersediaan prasana, sarana, dan utilitas umum perumahan. Hal ini agar antar kebutuhan papan bagi masyarakat dengan aspek estetika, kemudahan dalam menjangkau, ... -
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
(Pemerintah Kabupaten Mahulu, 2022-09-22)Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dibentuk sebagai landasan hukum pelayanan perizinan berusaha terutama di Kabupaten Mahakam Ulu dan merupakan delegasi atau perintah dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 ... -
Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga
(2021)Pembinaan dan peningkatan kualitas hidup keluarga merupakan bagian dari upaya pencapaian kesejahteraan bagi individu, baik lahir maupun batin. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan ... -
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN(RP3KP) KABUPATEN TANA TIDUNG
(PEMERINTAH Kabupaten Tana Tidung, 2021-10-24)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan ... -
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA TENTANG TATA KELOLA PERKEBUNAN KABUPATEN TANA TIDUNG
(PEMERINTAH Kabupaten Tana Tidung, 2021-11-26)Bahwa Negara Indonesia adalah Rechstaat (negara hukum) bukan Machstaat (negara kekuasaan). Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menegaskan bahwa: “.....Pemerintah Negara ... -
Penyusunan Naskah Raperda RP2KPKPK Kab. Tanah Tidung
(Universitas Mulawarman, 2021-09-16) -
penyusunan peraturan walikota bontang tentang tata cara pelaksanaan sanksi administrasi terkait pembangunan dan penyelenggaraan terminal
(2021-07-23)dalam penyusunan perwali ini menitik beratkan pada tata laksana bagi sanksi administrasi terkait pembangunan dan penyelenggaraan terminaloleh badan usaha atau swasta yang tidak memiliki izin -
PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN DAN PERDAGANGAN OBAT-OBATAN TERLARANG
(Legalitas - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum - LPPM Universitas 17 Agustus 1945,, 2021-12-01)The existence of illegal drugs is getting worse day by day. There are so many ways that irresponsible parties use in an effort to smuggle these illegal drugs. Even the role of this drug smuggler. Even more worrying, ... -
Peraturan Pemeliharaan Anak Dalam Hukum Adat Bali Akibat Perceraian Putusan No.36/Pdt.G/2016/Pn.Ng
(Risalah Hukum Fakultus Hukum Universitas Mulawarman, 2022-06)Dalam agama Hindu, perceraian sangat dihindari karena termasuk perbuatan Adharma atau dosa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal dengan tujuan untuk mengetahui dua pokok pembahasan: Pertama, penulis ingin ... -
Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden Antara Indonesia Dengan Jerman
(Fakultas Hukum Unmul, 2021-12-31)Sistem impeachment di Negara Jerman diterapkan sedikit berbeda dengan yang diterapkan di Indonesia. Sistem impeachment di Negara Jerman dieksekusi oleh Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat final, yang artinya ... -
Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden Antara Indonesia Dengan Jerman
(Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda, 2021-12-31)The impeachment system in Germany is implemented slightly differently from that applied in Indonesia. The impeachment system in Germany is executed by the Constitutional Court whose decision is final, which means that ... -
Perbedaan Penerapan Pendekatan Per se Illegal dan Rule Of Reason Dalam Putusan KPPU Tentang Kartel Penetapan Harga
(Risalah Hukum, 2022-06-01) -
PERJALANAN REFORMA AGRARIA BAGIAN DARI AMANAH KONSTITUSI NEGARA
(FH Unpar, 2021-05-05) -
Perkembangan Mata Uang Kripto dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia
(Pawiyatan, 2022-06-24)Mata uang kripto merupakan suatu uang digital yang dilindungi dengan kode-kode tertentu yang berfungsi sebagai alat pembayaran transaksi walaupun tidak berfungsi secara global dan hanya untuk komunitas tertentu dan sebagai ... -
PERLINDUNGAN DAN IZIN TENAGA KESEHATAN DI KABUPATEN MAHAKAM ULU
(-, 2021-07-02)Tenaga kesehatan yang ada pun dengan segala keterbatasannya ternyata dengan kondisi diapangan dibutuhkan tindakan medis. Seperti ibu-ibu melahirkan di kampung-kampung perlu tindakan medis segera, sementara yang ada cuma ...