Surat Tugas dan Laporan Pemberdayaan Hukum LKBH FH Unmul tema "Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Siri Berdasarkan Hukum Perkawinan"

Abstract

Nikah sirri dari perspektif hukum positif yaitu hukum yang berlaku di Indonesia bahwa Nikah sirri merupakan pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sebagaimana dipahami bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, Nikah Sirri tergolong pernikahan yang ilegal dan tidak sah. Ada dua persyaratan pokok yang harus dikondisikan sebagai syarat kumulatif bagi kalangan umat Islam Indonesia yang menjadikan pernikahan mereka sah menurut hukum positif, yaitu: 1. Pernikahan harus dilakukan menurut hukum Islam, dan 2. Setiap pernikahan harus dicatat. Pencatatan pernikahan tersebut dilakukan oleh PPN sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.