Show simple item record

dc.date.accessioned2022-03-20T08:00:17Z
dc.date.available2022-03-20T08:00:17Z
dc.date.issued2020-02-11
dc.identifier.urihttp://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/34990
dc.descriptionpenerapan konsep blue economy terhadap wilayah penangkapan nelayan-nelayan kecil juga sudah diatur dalam Permen- KP No. 71 Tahun 2016 dan lebih khususnya diatur dalam peraturan daerah tentang RZWP3K. Berdasarkan aturan tersebut nelayan kecil berhak melakukan aktifitas penangkapan di wilayah yang sudah ditetapkan, dari kedua aturan diatas dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan salah satunya ialah harus menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Penggunaan alat tangkap juga sudah diatur dalam peraturan menteri yaitu PERMEN KP No.71 Tahun 2016en_US
dc.description.abstractWilayah pengelolaan perikanan tersebut merupakan salah satu unsur dasar bagi perancang kebijakan perikanan dalam menentukan kebijakan bagi seluruh pelaku aktivitas penangkapan. Beberapa wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia sudah menghadapi gejala eksploitasi ikan berlebih (overfishing) untuk beberapa kelompok komoditas seperti, pelagis besar, pelagis kecil, udang, dan ikan-ikan demersal. Ironisnya yang langsung merasakan dampak dari gejala tersebut ialah nelayan - nelayan kecil atau nelayan tradisonal, dampak tersebut menimbulkan kelangkaan ikan akibat dari eksploitasi ikan yang berlebihanen_US
dc.description.sponsorshipUniversitas Halu Oleoen_US
dc.publisherUniversitas Halu Oleoen_US
dc.relation.ispartofseriesPiagam Penghargaan Universitas Halu Oleo;
dc.subjectPembimbing, Lomba Essay, Nasionalen_US
dc.titleJuara 1 PEMBIMBING Lomba Essay Nasional "Konsep Blue Economy untuk Maritim Indonesia yang Berkelanjutan"en_US
dc.typeImageen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record