Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Abstract

The judge took the progressive step. This step strongly supports the prevention and eradication of Corruption Crimes. However, in implementing the revocation of rights, the time limit for revocation must be explicitly given for the right to vote. This study aims to find out additional crimes in the form of revocation of rights to choose and be elected to public office if reviewed from the perspective of criminal law and to find out the compatibility between the decisions of the Supreme Court judge Number 537K / Pid.Sus / 2014 with human rights principles. This study uses doctrinal types. Namely, the authors collect material from the literature. These are hardcopy and softcopy that relate to the title of this study and by using an analysis of the object of research. The results obtained from this study are as follows: 1). Revocation of the right to choose and be chosen should be based on the crime rate, the impact caused to society, and the position of the position while doing the crime of corruption. Revocation of certain rights must be determined by a judge’s decision, and there is a time limit for revocation according to what has been stipulated in article 38 Criminal Code. However, Article 38 of the Criminal Code does not regulate specifically related time constraints for the removal of the right to vote and elected in public office. 2). Revocation of the right to be elected in public office complies with the principles of human rights. It can be said to be included in the category of degradable rights, or rights can be restricted. While the revocation of the right to vote who are not given the time constraints and repeal incompatible with the principles of human rights. Because the right to vote is a fundamental right of every citizen, who has been guaranteed by the constitution of 1945, besides, the time limit for the removal of the right to vote still needed due to respect of human rights offender criminal acts of corruption but to provide justice for victims of crime over the extraordinary crime then the period of revocation may be given more long, judging from the level of crimes committed.

Pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap narapidana korupsi merupakan langkah progresif yang dilakukan oleh hakim.Langkah tersebut sangat mendukung pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Namun, dalam penerapan pencabutan hak tersebut harus diberikan batasan waktu pencabutan khususnya untuk hak memilih.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik jika ditinjau dari perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui kesesuaian antara putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.Penelitian ini menggunakan jenis doctrinal yaitu penulis mengumpulkan bahan dari literatur- literatur, baik yang bersifat hardcopy maupun softcopy yang berhubungan dengan judul penelitian ini dan dengan menggunakan suatu analisis terhadap obyek penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Pencabutan hak untuk memilih dan dipilih harus didasarkan pada tingkat kejahatan, dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat, serta posisi jabatan saat melakukan tindak pidanakorupsi. Pencabutan hak tertentu harus ditetapkan oleh putusan hakim dan terdapat batasan waktu pencabutan hak-hak tertentu sesuai yang telah diatur dalam Pasal 38 KUHP.Tetapi Pasal 38 KUHP tidak mengatur secara khusus terkait batasan waktu pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. 2).Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik telah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan dapat dikatakan termasuk kedalam kategori derogable right atau hak yang dapat dibatasi. Sedangkan pencabutan hak untuk memilih yang tidak diberikan batasan waktu pencabutan tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.Karena hak untuk memilih merupakan hak fundamental setiap warga negara yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.Selain itu batas waktu pencabutan hak untuk memilih tetap diperlukan karena untuk menghargai HAM pelaku tindak pidana korupsi tetapi untuk memberikan keadilan bagi korban atas kejahatan extra ordinary crime maka jangka waktu pencabutan dapat diberikan lebih lama dilihat dari tingkat kejahatan yang dilakukan.