Show simple item record

dc.contributor.authorrosmini, rosmini
dc.date.accessioned2022-01-18T00:53:12Z
dc.date.available2022-01-18T00:53:12Z
dc.date.issued2021-12-31
dc.identifier.urihttp://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/13502
dc.descriptionSistem impeachment di Negara Jerman diterapkan sedikit berbeda dengan yang diterapkan di Indonesia. Sistem impeachment di Negara Jerman dieksekusi oleh Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat final, yang artinya tidaklah mendapat usulan 2/3 dari Bundestag dan Bundestraat terkait pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden layaknya di Indonesia. Pengaturan sistem impeachment di sebuah negara perlu dikaji dengan melibatkan negara pembanding untuk mengetahui apakah sistem impeachment di sebuah negara berjalan secara optimal dan ideal. Perbandingan Impeachment antara Indonesia dan Jerman, mekanisme pemberhentian presiden yang diatur dalam konstitusi adalah penegasan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum, ini adalah suatu langkah maju dalam perspektif ketatanegaraan agar pemakzulan presiden yang didasari faktor non yuridis semata tak terjadi kembali dimasa yang akan datang, Dalam mekanisme pemberhentian presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena dalam mekanisme impeachment, putusan Mahkamah Konstitusi yang membenarkan pendapat DPR tidak bersifat mengikat.en_US
dc.description.abstractThe impeachment system in Germany is implemented slightly differently from that applied in Indonesia. The impeachment system in Germany is executed by the Constitutional Court whose decision is final, which means that it does not receive a 2/3 proposal from the Bundestag and the Bundestraat regarding the dismissal of the President and Vice President as in Indonesia. The regulation of the impeachment system in a country needs to be studied by involving a comparison country to find out whether the impeachment system in a country runs optimally and ideally. Comparison of Impeachment between Indonesia and Germany, The mechanism for dismissing the president as regulated in the constitution is an affirmation that the Republic of Indonesia is a state of law, this is a step forward in a constitutional perspective so that impeachment of the president based on non-juridical factors alone does not happen again in the future. dismissal of the president as regulated in the 1945 Constitution, because in the impeachment mechanism, the decision of the Constitutional Court confirming the opinion of the DPR is not binding.en_US
dc.publisherFakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarindaen_US
dc.subjectpresident impeachment; constitutional law; comparative lawen_US
dc.titlePerbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden Antara Indonesia Dengan Jermanen_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record