dc.contributor.author | Noor Hediati, Febri | |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T16:29:35Z | |
dc.date.available | 2022-01-17T16:29:35Z | |
dc.date.issued | 2021-07-27 | |
dc.identifier.citation | Semarang | en_US |
dc.identifier.issn | 2477-8362 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/13260 | |
dc.description | Penulisan hukum ini mengkaji mengenai teknologi informasi mengenai perkembangan sistem
kredit secara online. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian
ini adalah marak munculnya trend aplikasi-aplikasi kredit online yang menjanjikan proses kredit dan
pencairan yang sangat kilat tanpa agunan. Sebenarnya dapat menggairahkan perkembangan
perekonomian di Indonesia. Karena meningkatkan daya beli, proses pendanaan untuk modal usaha
bahkan untuk kebutuhan konsumtif penggunanya. Tetapi ketika terjadi kredit macet berpotensi
terjadinya penyebaran data rahasia kepada kontak handphone maupun email kita yang biasanya
dilakukan oleh lembaga penyelenggara kredit online yang ilegal dengan tujuan untuk mengingatkan
kita supaya membayar cicilan. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan harus melakukan sanksi
tegas bagi aplikasi-aplikasi kredit online yang tidak sesuai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan di
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam- Meminjam uang berbasis teknologi
informasi, PP No.71 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Untuk mencegah pelanggaran ini maka diharapkan untuk
nasabah lebih teliti dalam memilih lembaga penyelenggara yang telah terdaftar dan berizin dari OJK
serta menjadi tantangan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dan bekerjasama dengan AFPI
(Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia) untuk lebih mengedukasi financial technology
lending ini. Serta kewajiban Otoritas Jasa Keuangan untuk mengawasi lembaga penyelenggara kredit
online yang berada dinaungannya dan menertibkan lembaga yang ilegal untuk mengurangi keresahan
di masyarakat. | en_US |
dc.description.abstract | This legal writing examines information technology regarding the development of online
credit systems. This writing uses a normative juridical approach. The results of this study are the
emergence of a trend of online credit applications that promise a very fast credit and disbursement
process without collateral. In fact, it can stimulate economic development in Indonesia. Because it
increases purchasing power, the funding process is for business capital even for the consumptive
needs of its users. However, when bad credit occurs, it has the potential to spread confidential data to
our cellphone or email contacts, which are usually carried out by illegal online credit providers with
the aim of reminding us to pay installments. The government through the Otoritas Jasa Keuangan
must impose strict sanctions for online credit applications that are not in accordance with the authority
of the OJK in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and Financial
Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Money-Based Lending-Lending
Services. information technology, PP No. 71 of 2019 regarding the operation of electronic systems
and transactions. Law Number 19 of 2016 (UU ITE). To prevent this violation, it is hoped that
customers will be more careful in choosing an implementing agency that has been registered and
licensed by the OJK and is a challenge for the government through the Otoritas Jasa Keuangan and in
collaboration with AFPI to better educate this financial technology lending. As well as the Otoritas
Jasa Keuangan's obligation to supervise online credit providers under its auspices and bring order to
illegal institutions to reduce public unrest. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Universitas Negeri Semarang | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Volume 7;Edisi 2 | |
dc.subject | illegal; online credit; customer; penalty; Law | en_US |
dc.title | PERLINDUNGAN DATA NASABAH KREDIT DENGAN SISTEM ONLINE DI ERA PERKEMBANGAN FINANSIAL TEKNOLOGI | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |