| dc.description.abstract | Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa pemerintah desa dianjurkan memiliki suatu lembaga perekonomian yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga masyarakat sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan khususnya kebutuhan pokok. Adanya lembaga ini diharapkan dapat menggali potensi yang dimiliki oleh desa dan kemudian dikembangkan sebagai salah satu produk yang berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Seperti Pemerintah Desa Sepakat yang mendirikan sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejak tahun 2020. Harapannya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini dapat berperan secara signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum berperan secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sepakat jika menggunakan indikator kesejahteraan yaitu pendapatan, konsumsi pengeluaran, pendidikan, kesehatan dan perumahan masyarakat. Selain itu pelaksanaan unit usaha juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah dan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi menjadi sebuah faktor pendukung program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah rendahnya ketersediaan anggaran yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi kendala dalam memaksimalkan program serta tidak adanya agenda sosialisasi yang pernah direncanakan ataupun dijalankan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sepakat sejak tahun 2020. | en_US |
