J - Law: Recent submissions
Now showing items 401-420 of 730
-
KASUS PEMALSUAN POLIS EKS AGEN SINARMAS MSIG LIFE YANG MELIBATKAN PEGAWAI BANK BESAR DIKAJI BERDASARKAN HUKUM BISNIS ATAU DAGANG (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) DAN DUGAAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
(2023-06-01)Agen asuransi dan pihak terkait lainnya belum memenuhi unsur GCG karena menurut berita terdapat transaksi Rp 82 miliar yang dilakukan oleh 7 korban ke rekening perusahaan, uang tersebut telah dikembalikan ke rekening ... -
Hukum Ajar Hukum Perizinan Berbasis Resiko
(Pustaka ilmu, 2022-07-01)perubahan sistem perizinan berusaha semakin cepat, mengikuti perkembangan ilmu, teknologi, dan pengaturan. -
buku ajar hukum perkebunan
(Pustaka ilmu, 2021-02-21) -
Pengantar Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Pustaka ilmu, 2020-10-01) -
pengantar kekuasaan diskresi pemerintahan pasca uu cipta kerja
(CV. Muhammad Fahmi Al Azizy, 2022-10-01) -
sistem perizinan berusaha dan non perizinan di kalimantan timur
(Pustaka ilmu, 2022-04-01) -
Buku Ajar Hukum Perdata: Tentang Buku KUHPerdata dan Perkembangannya
(Pustaka ilmu, 2022-05-01) -
Modul Pengantar Hukum Indonesia
(Pustaka ilmu, 2022-01-20) -
Modul Hukum Administrasi Negara
(Pustaka ilmu, 2022-01-20) -
BUNGA RAMPAI PENATAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) DI KALIMANTAN TIMUR (Seri Keempat)
(CV. MFA, 2020-03-20) -
Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Di Kalimantan Timur Seri Ketiga
(CV. MFA, 2019-05-09) -
Bunga Rampai Penataan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Di Kalimantan Timur Seri Kedua
(CV. MFA, 2019-04-08) -
Konsep Hak Gugat Masyarakat Hukum Adat
(TAKA Press, 2017-01-20)Upaya perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat dari dampak negatif kegiatan pertambangan batubara adalah mereka diberikan hak untuk mengajukan gugatan dan ganti kerugian berdasarkan Pasal 145 UU Minerba. -
Konstruksi Hukum Administrasi Pemerintahan
(CV. MFA Publishing, 2019-04-05) -
PENGANTAR KEKUASAAN DISKRESI PEMERINTAHAN
(RV Pustaka Horizon, 2018-08-01) -
pertanggungjawaban perdata lingkungan bagi pelaku pencemaran sungai
(CV. Muhammad Fahmi Al Azizy, 2023-01-31) -
pengantar kekuasaan diskresi pemerintahan pasca uu cipta kerja
(CV. Muhammad Fahmi Al Azizy, 2023-01-31)