Show simple item record

dc.contributor.authorM.h, Dr. Siti Kotijah, S.h.,
dc.contributor.authorM.hum, Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.h., M.si.,
dc.date.accessioned2019-11-05T12:11:53Z
dc.date.available2019-11-05T12:11:53Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn978-99917-44-99-1
dc.identifier.urihttp://repository.unmul.ac.id/handle/123456789/1627
dc.description.abstractPerlindungan hak asasi perempuan, sebagai bagian dari hak asasi manusia, diamanatkan dalam perundang-undangan Indonesia. UU No. 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvesi mengenai penghapusan segala diskriminasi terhadap wanita dan dijamin institusi-institusi negara. Kota Samarinda pada tahun 2011, sudah ada 68 Ijin Usaha Pertambangan (IUP), kegiatan industry pertambangan berpotensi memberikan dampak negative, karena IUP yang ada semua berada di kota.
dc.publisherKONFERENSI ANTARBANGSA ISLAM BORNEO V 2012 (KAIB V)
dc.titlePenyelesian Sengketa Bidang Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Agama Sebagai Upaya Menegakkan Sistem Syariah


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record